HMI Pangandaran Soroti ASN Terlibat Politik Praktis Menjelang Pilkada 2024

PANGANDARAN JAWA BARAT - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran soroti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pangandaran 2024.

Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota (P3A) HMI Komisariat Pangandaran, Acep Ridwan Maulana mengatakan, ASN hendaknya menjunjung tinggi asas netralitas.

Baca juga: Ilham Bintang: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

"Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 24 Poin C yang mengamanatkan setiap ASN untuk menjaga netralitasnya dalam Pemilu maupun Pilkada, " kata Acep, Kamis (18/04/2024).

Acep menambahkan, sebagaimana diketahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pangandaran akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Baca juga: MPR RI dan Pemerintah Sepakat Terus Wujudkan Kondisi Papua Aman, Damai dan Kondusif

"Kami minta, ASN fokus saja bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi ASN, jangan terlalu dalam terlibat politik praktis, " tambah Acep.

Acep juga menjelaskan, saat ini di Pangandaran ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti tahapan dan mekanisme penjaringan Bakal Calon Bupati dari salah satu partai politik.

Baca juga: Ilham Bintang: Ya Ampun, Presiden

"Siapapun berhak dan boleh mengambil momentum tersebut, akan tetapi alangkah akan lebih baik lagi jika secara gentel mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum terlibat politik praktis " jelas Acep".

Acep meminta bagi seorang ASN akan lebih terhormat dan memiliki integritas jika fokus untuk bekerja sampai akhir masa jabatan dan urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jangan menjadi penghalang kinerja.

Baca juga: Pengamat Politik Firman Manan: Kasus Artaria Dahlan Tak Akan Turunkan Elektabilitas PDIP

Siapa saja memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, hanya saja ada mekanisme yang mesti ditempuh jika ingin ikut serta dalam pesta demokrasi.

Mekanismenya adalah mengajukan pensiun dini jika passionnya adalah mengikuti pencalonan Kepala Daerah dan silahkan urus segera berkas untuk pensiun dini karena pembangunan tidak boleh tertunda karena urusan Pilkada.

Baca juga: Dua Kandidat Bakal Calon Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Lulus Verifikasi

"Penjelasan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara "katanya".

Berdasarkan pantauan awak media, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pangandaran 2024, PDI Perjuangan telah membuka pendaftaran penjaringan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang mana  siapapun boleh daftar tidsk terkecuali.

Berdasarkan data ada 8 orang figur yang akan mendaftar ikut penjaringan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Pangandaran, diantaranya:  ada ASN yang bertugas sebagai  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUTRPRKP) Kabupaten Pangandaran, Ling Ling Nugraha Senjaya. (*)